Pelaku usaha kini mengurus legalitas bisnis melalui sistem Online Single Submission atau OSS. Sistem ini menerbitkan Nomor Induk Berusaha atau NIB sebagai identitas resmi pelaku usaha. Istilah surat izin usaha masih sering dipakai, meski bentuk perizinannya kini menyesuaikan tingkat risiko kegiatan usaha.
Pengurusan izin perlu dilakukan sejak awal agar usaha memiliki data yang tercatat dan dapat menjalankan kegiatan sesuai bidangnya. Jenis izin yang diperlukan juga bergantung pada kode KBLI, yaitu klasifikasi resmi bidang usaha di Indonesia.
Apa Itu Surat Izin Usaha
Surat izin usaha adalah sebutan umum untuk dokumen legal yang memungkinkan seseorang atau badan usaha menjalankan kegiatan bisnis. Dalam sistem OSS berbasis risiko, dokumen utamanya dapat berupa NIB, sertifikat standar, atau izin usaha tertentu. Dokumen yang dibutuhkan akan berbeda antara usaha berisiko rendah, menengah, dan tinggi.
Perizinan berbasis risiko berarti pemerintah menilai potensi dampak sebuah kegiatan usaha terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan, serta penggunaan sumber daya. Usaha dengan risiko lebih rendah umumnya dapat beroperasi setelah memiliki NIB. Sementara itu, kegiatan berisiko lebih tinggi dapat memerlukan verifikasi atau persetujuan tambahan.
NIB sebagai Identitas Usaha
NIB diterbitkan melalui OSS dan berfungsi sebagai identitas pelaku usaha. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, NIB diberikan kepada pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai tingkat risikonya. Sumber: Pemerintah Republik Indonesia
Bagi usaha mikro dan kecil, NIB juga membantu pemilik usaha membuktikan legalitas bisnis saat ingin bekerja sama dengan pemasok, marketplace, atau lembaga keuangan.
SIUP dan Izin Sektoral
Surat Izin Usaha Perdagangan atau SIUP dikenal sebagai izin untuk kegiatan perdagangan pada aturan sebelumnya. Saat ini, kebutuhan legalitas perdagangan diproses melalui OSS dengan mengacu pada KBLI dan tingkat risiko usaha.
Selain perdagangan, sejumlah bidang memiliki persyaratan sektoral. Contohnya usaha makanan dan minuman dapat membutuhkan pemenuhan standar keamanan pangan, sedangkan usaha pariwisata atau industri dapat memiliki sertifikat standar sesuai kegiatannya.
Jenis Surat Izin Usaha dan Perubahannya
Jenis perizinan tidak lagi ditentukan hanya dari skala modal atau bentuk badan usaha. Pelaku usaha perlu memilih KBLI yang benar karena kode ini menentukan izin dan standar yang muncul di OSS. Kesalahan memilih KBLI dapat membuat data usaha tidak sesuai dengan kegiatan yang dijalankan.
Regulasi saat ini membagi perizinan berdasarkan risiko kegiatan. Pembagian ini dibuat agar usaha sederhana tidak melalui proses yang sama dengan usaha yang memiliki dampak lebih besar. Karena itu, pemilik usaha perlu membaca uraian KBLI sebelum mengajukan perizinan.
Usaha Risiko Rendah dan Menengah
Usaha berisiko rendah pada umumnya cukup menggunakan NIB sebagai perizinan berusaha. Untuk usaha berisiko menengah, pelaku usaha dapat diminta membuat pernyataan pemenuhan standar atau menjalani verifikasi sesuai ketentuan sektor usahanya.
Menurut Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal, pelaku usaha mengajukan perizinan melalui sistem OSS dengan data kegiatan usaha yang sesuai. Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal
Usaha Risiko Tinggi
Usaha berisiko tinggi memerlukan izin dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebelum beroperasi. Persetujuan ini dapat terkait lokasi, lingkungan, keselamatan, kesehatan, atau standar teknis bidang usaha.
Pelaku usaha sebaiknya tidak menganggap semua jenis bisnis cukup dengan NIB. Periksa hasil penilaian risiko yang muncul di OSS agar seluruh persyaratan dapat dipenuhi sejak awal.
Cara Mengurus Surat Izin Usaha melalui OSS
Pengajuan perizinan dapat dilakukan secara daring melalui OSS. Sebelum membuat akun, siapkan data pribadi atau data badan usaha secara lengkap. Proses akan lebih lancar apabila alamat, bidang usaha, dan informasi lokasi sudah sesuai kondisi sebenarnya.
Untuk usaha berbadan hukum, pastikan data perusahaan telah tercatat di sistem administrasi badan hukum. Pelaku usaha perseorangan juga perlu menggunakan data kependudukan yang valid. Setelah itu, ikuti tahapan berikut.
Siapkan Data dan Ajukan NIB
- Buat akun pada sistem OSS dengan NIK atau data badan usaha.
- Isi profil pelaku usaha, termasuk alamat dan nomor kontak aktif.
- Pilih kode KBLI yang paling sesuai dengan kegiatan bisnis.
- Masukkan lokasi dan informasi kegiatan usaha.
- Periksa kembali data, lalu ajukan penerbitan NIB dan izin yang diminta sistem.
Setelah NIB terbit, simpan dokumen digital tersebut bersama dokumen usaha lainnya. Bila OSS meminta sertifikat standar atau izin lanjutan, selesaikan komitmen itu sebelum bisnis beroperasi penuh.
Periksa Biaya dan Ketentuan Daerah
Penerbitan NIB melalui OSS pada dasarnya tidak dipungut biaya. Namun, usaha tertentu dapat menimbulkan biaya untuk sertifikasi, pemeriksaan teknis, persetujuan bangunan, atau persyaratan sektoral lainnya.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pemerintah memberikan kemudahan perizinan berusaha bagi usaha mikro dan kecil. Sumber: Pemerintah Republik Indonesia
Manfaat Memiliki Surat Izin Usaha
Legalitas membantu usaha berjalan dengan arah yang lebih jelas. Dokumen usaha juga sering dibutuhkan saat membuka rekening bisnis, mengikuti pengadaan, atau menjalin kerja sama komersial. Manfaatnya akan terasa ketika usaha mulai berkembang.
Di sisi lain, menjalankan usaha tanpa izin yang sesuai dapat menimbulkan hambatan saat ada pemeriksaan atau pengajuan kerja sama. Sanksi yang berlaku bergantung pada aturan di sektor usaha masing-masing. Karena itu, pemilik usaha perlu memperbarui data OSS jika ada perubahan alamat, bidang usaha, atau skala kegiatan.
Memudahkan Akses Pembiayaan dan Kemitraan
NIB dapat menjadi dokumen pendukung ketika pelaku usaha mengajukan pembiayaan atau mengikuti program pemberdayaan usaha. Legalitas juga membuat calon mitra lebih mudah memeriksa identitas dan bidang kegiatan bisnis.
Usaha yang datanya rapi akan lebih siap saat membutuhkan sertifikasi tambahan. Langkah ini juga mengurangi risiko salah dokumen ketika bisnis menambah produk atau membuka cabang.
Menjalankan Usaha Sesuai Aturan
Perizinan membantu pelaku usaha memahami standar yang perlu dipenuhi dalam bidangnya. Hal ini penting terutama bagi usaha yang berkaitan dengan pangan, kesehatan, lingkungan, dan keselamatan konsumen.
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja, penyelenggaraan perizinan berusaha menerapkan pendekatan berbasis risiko. Sumber: Pemerintah Republik Indonesia
