Tarif Pajak di Indonesia: PPh, PPN, UMKM, dan Investasi
18 Nov 2026 • 5 min read

Tarif pajak adalah persentase atau besaran yang dipakai untuk menghitung pajak terutang dari dasar pengenaan pajak. Di Indonesia pada 2026, tarif PPh orang pribadi bersifat progresif 5% hingga 35%, PPh badan 22%, PPN 12% (efektif 11% untuk barang dan jasa non-mewah), dan PPh final UMKM 0,5% dari omzet. Sebagian besar tarif ini mengacu pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Jenis Tarif Pajak
- Tarif progresif: persentasenya naik seiring kenaikan dasar pajak. Contoh: PPh orang pribadi.
- Tarif proporsional (tetap): persentasenya sama berapapun dasar pajaknya. Contoh: PPN dan PPh badan.
- Tarif final: pajak dipotong langsung dan tidak diperhitungkan lagi di SPT tahunan. Contoh: bunga deposito dan PPh final UMKM.
Tarif PPh Orang Pribadi (Pasal 17 UU HPP)
Penghasilan Kena Pajak (PKP) per tahun | Tarif |
Sampai Rp60 juta | 5% |
Di atas Rp60 juta – Rp250 juta | 15% |
Di atas Rp250 juta – Rp500 juta | 25% |
Di atas Rp500 juta – Rp5 miliar | 30% |
Di atas Rp5 miliar | 35% |
PKP dihitung dari penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PTKP untuk wajib pajak sendiri adalah Rp54.000.000 per tahun, ditambah Rp4.500.000 jika menikah, dan Rp4.500.000 untuk setiap tanggungan (maksimal 3 orang).
Contoh: Rina, lajang tanpa tanggungan, berpenghasilan neto Rp120.000.000 per tahun.
- PKP = Rp120.000.000 − Rp54.000.000 = Rp66.000.000
- 5% × Rp60.000.000 = Rp3.000.000
- 15% × Rp6.000.000 = Rp900.000
- PPh terutang setahun = Rp3.900.000
Untuk karyawan, pemotongan PPh Pasal 21 bulanan memakai Tarif Efektif Rata-Rata (TER), lalu disesuaikan dengan tarif Pasal 17 di masa pajak terakhir.
Tarif PPh Badan
Tarif PPh badan adalah 22% dari penghasilan kena pajak. PT biasa, CV, firma, dan yayasan kini tidak lagi bisa memakai PPh final UMKM dan wajib memakai tarif umum ini.
Tarif PPN
Tarif PPN secara nominal adalah 12%. Untuk barang dan jasa non-mewah, PPN dihitung dengan dasar pengenaan pajak nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual, sehingga tarif efektifnya 11%. Tarif 12% penuh berlaku untuk barang mewah yang dikenai PPnBM.
Tarif PPh Final UMKM (PP 20/2026)
PP Nomor 20 Tahun 2026, yang berlaku sejak 22 April 2026, mempertahankan tarif PPh final UMKM 0,5% dengan batas omzet Rp4,8 miliar per tahun.
Wajib pajak | Tarif | Jangka waktu |
Orang pribadi | 0,5% dari omzet diatas Rp 500 juta per tahun | Tanpa batas waktu, selama omzet ≤ Rp4,8 miliar |
PT perorangan (didirikan 1 orang) | 0,5% dari omzet | Tanpa batas waktu, selama omzet ≤ Rp4,8 miliar |
Koperasi | 0,5% dari omzet | Maksimal 4 tahun sejak terdaftar |
Contoh: pedagang orang pribadi dengan omzet Rp700 juta setahun membayar 0,5% × (Rp700 juta − Rp500 juta) = Rp1.000.000.
Tarif Pajak atas Penghasilan Investasi
Penghasilan | Tarif | Sifat |
Bunga deposito dan tabungan | 20% | Final |
Kupon obligasi dan SBN | 10% | Final |
Bunga pinjaman P2P lending (pemberi dana dalam negeri) | 15% (PPh Pasal 23) | Dipotong penyelenggara |
Dividen orang pribadi dalam negeri | 0% jika diinvestasikan kembali di Indonesia sesuai ketentuan | Dikecualikan |
Selisih tarif ini penting saat membandingkan imbal hasil bersih antar instrumen.
Tips Mengelola Kewajiban Pajak
- Simpan bukti potong dari kantor, bank, dan platform investasi untuk pelaporan SPT.
- Laporkan SPT tahunan tepat waktu melalui sistem Core Tax DJP.
- Pisahkan pembukuan usaha dan pribadi jika Anda pelaku UMKM.
- Hitung imbal hasil investasi setelah pajak agar perbandingan antara instrumen adil.
- Konsultasikan ke konsultan pajak atau KPP untuk kasus yang kompleks.
Artikel ini bersifat edukasi umum, bukan nasihat pajak. Untuk kondisi spesifik, konsultasikan dengan konsultan pajak atau kantor pajak terdekat.











