Keuangan & Gaya Hidup

Tarif Progresif dan Cara Menghitungnya pada PPh dan Pajak Kendaraan

22 Nov 2026 • 5 min read

Ditulis oleh Nerissa Arviana
Tarif Progresif dan Cara Menghitungnya pada PPh dan Pajak Kendaraan

Banyak wajib pajak terkejut saat pajaknya naik lebih cepat dibanding kenaikan penghasilan atau jumlah kendaraan. Penyebabnya adalah sistem tarif progresif. Memahami cara kerjanya membantu menghitung kewajiban pajak dengan lebih akurat.

Tarif progresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin besar ketika dasar pengenaan pajaknya semakin besar. Di Indonesia, tarif ini dipakai pada Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi dengan lapisan 5% hingga 35%, serta pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya. Persentase yang lebih tinggi hanya berlaku untuk bagian di atas batas lapisan.

Perbedaan Tarif Progresif dengan Tarif Lain

Sistem perpajakan mengenal beberapa struktur tarif. Masing-masing memberi beban berbeda bagi wajib pajak.

Struktur tarif

Cara kerja

Contoh

Progresif

Persentase naik saat dasar pajak naik

PPh orang pribadi, PKB kendaraan kedua

Proporsional

Persentase tetap berapa pun dasar pajaknya

PPN, PPh badan

Regresif

Persentase turun saat dasar pajak naik

Jarang dipakai sebagai tarif resmi

Degresif

Kenaikan persentasenya makin kecil

Jarang dipakai sebagai tarif resmi

Mengapa Tarif Progresif Dipakai

Tarif progresif menerapkan prinsip kemampuan membayar: pihak dengan penghasilan atau kekayaan lebih besar menanggung beban pajak yang lebih besar. Pada kendaraan, tarif progresif juga dimaksudkan untuk mengendalikan jumlah kendaraan pribadi di perkotaan.

Tarif Progresif pada PPh Orang Pribadi

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, penghasilan kena pajak orang pribadi dikenai tarif berlapis berikut.

Penghasilan kena pajak per tahun

Tarif

Sampai Rp60 juta

5%

Di atas Rp60 juta sampai Rp250 juta

15%

Di atas Rp250 juta sampai Rp500 juta

25%

Di atas Rp500 juta sampai Rp5 miliar

30%

Di atas Rp5 miliar

35%

Contoh Hitung PPh dengan Tarif Progresif

Misalnya, penghasilan kena pajak seseorang Rp300 juta per tahun. Pajaknya dihitung per lapisan, bukan langsung 25% dari seluruh penghasilan.

  • 5% × Rp60 juta = Rp3 juta
  • 15% × Rp190 juta = Rp28,5 juta
  • 25% × Rp50 juta = Rp12,5 juta
  • Total PPh setahun = Rp44 juta

Jika dihitung 25% dari seluruh Rp300 juta, hasilnya Rp75 juta. Selisih ini menunjukkan bahwa tarif tertinggi hanya berlaku untuk bagian penghasilan di lapisan teratas.

Tarif Progresif pada Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan diatur pemerintah provinsi. Undang-undang hanya menetapkan batas tertinggi, lalu tarif pastinya ditetapkan peraturan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, tarif PKB kepemilikan pertama paling tinggi 1,2%, sedangkan kepemilikan kedua dan seterusnya dapat ditetapkan progresif paling tinggi 6%.

Untuk daerah setingkat provinsi yang tidak terbagi menjadi kabupaten/kota otonom seperti DKI Jakarta, batasnya 2% untuk kepemilikan pertama dan paling tinggi 10% untuk kepemilikan kedua dan seterusnya.

Contoh Tarif Progresif di DKI Jakarta

Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 menetapkan tarif PKB orang pribadi sebesar 2% untuk kendaraan pertama, 3% kedua, 4% ketiga, 5% keempat, dan 6% untuk kelima dan seterusnya.

Misalnya, dasar pengenaan PKB mobil kedua sebesar Rp200 juta. Pajaknya 3% × Rp200 juta = Rp6 juta per tahun. Bila mobil yang sama tercatat sebagai kendaraan pertama, pajaknya 2% × Rp200 juta = Rp4 juta.

Kapan Kendaraan Dihitung Kepemilikan Kedua

Urutan kepemilikan dihitung berdasarkan nama atau alamat yang sama dan jenis kendaraan yang sama. Jika seseorang memiliki satu mobil dan satu motor, keduanya dianggap kepemilikan pertama karena berbeda jenis. Kendaraan yang sudah dijual sebaiknya segera dilaporkan agar tidak lagi dihitung atas nama pemilik lama.

Tarif Progresif dan Perencanaan Keuangan

Pajak progresif memengaruhi berapa yang benar-benar tersisa dari penghasilan atau aset. Karena itu, perencanaan keuangan sebaiknya memakai angka setelah pajak, termasuk saat membandingkan imbal hasil investasi.Dengan memahami lapisan dan batasnya, tarif progresif tidak lagi membingungkan. Hitung pajak per lapisan, cek tarif kendaraan di daerah masing-masing, dan simpan bukti pembayaran agar kewajiban pajak tetap tertib.