Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh 21 dipotong dari penghasilan orang pribadi yang bekerja, menerima jasa, atau memperoleh imbalan tertentu. Bagi karyawan tetap, perusahaan biasanya menghitung dan memotong pajak ini setiap bulan melalui gaji. Memahami perhitungan PPh 21 membantu pekerja memeriksa slip gaji dengan lebih teliti.
Besarnya pajak tidak selalu sama setiap bulan. Nilainya dipengaruhi oleh gaji, tunjangan, status keluarga, iuran pensiun, serta metode tarif yang dipakai pemberi kerja.
Apa Itu PPh 21 dan Siapa yang Membayarnya
PPh 21 adalah pajak atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pemberi kerja bertugas sebagai pemotong pajak, lalu menyetorkan hasil potongan tersebut kepada negara. Karena itu, karyawan umumnya menerima gaji bersih setelah dikurangi PPh 21.
Penghasilan yang dipotong dapat berupa gaji bulanan, upah, honorarium, bonus, tunjangan, dan pembayaran sejenis. Namun, cara hitungnya dapat berbeda antara pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan penerima honorarium.
Menurut Direktorat Jenderal Pajak dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 16 PJ Tahun 2016, PPh 21 mencakup pajak atas penghasilan terkait pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima orang pribadi. Sumber ini berupa peraturan resmi perpajakan. (Sumber: Direktorat Jenderal Pajak)
Subjek dan objek PPh 21
Subjek PPh 21 antara lain karyawan tetap, pekerja lepas, anggota dewan komisaris, peserta kegiatan, hingga penerima pensiun. Sementara itu, objek pajaknya meliputi penghasilan yang diterima dalam bentuk uang maupun natura tertentu yang menjadi objek pajak.
Gaji pokok bukan satu-satunya komponen yang dihitung. Tunjangan makan, transportasi, jabatan, serta bonus dapat menambah penghasilan bruto atau penghasilan sebelum pengurang pajak.
PTKP dalam perhitungan pajak
PTKP adalah Penghasilan Tidak Kena Pajak, yaitu bagian penghasilan yang tidak dikenai pajak. Besaran PTKP wajib pajak orang pribadi adalah Rp54 juta setahun atau Rp4,5 juta per bulan.
Menurut Kementerian Keuangan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 PMK 010 Tahun 2016, tambahan PTKP diberikan untuk status kawin dan tanggungan keluarga dengan ketentuan tertentu. Sumber ini berupa peraturan resmi pemerintah. (Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia)
Dasar Tarif dalam Perhitungan PPh 21
Perhitungan PPh 21 karyawan tetap memakai tarif efektif rata rata atau TER untuk masa pajak Januari hingga November. Pada bulan Desember, perusahaan menghitung ulang pajak setahun dengan tarif progresif. Langkah ini membuat pemotongan bulanan lebih praktis.
TER diterapkan pada penghasilan bruto bulanan. Tarifnya dibagi menjadi kategori A, B, dan C sesuai status PTKP pekerja.
Tarif progresif tetap digunakan untuk menghitung kewajiban pajak tahunan. Lapisan penghasilan kena pajak menentukan persentase pajak yang harus dibayar.
Tarif efektif rata rata bulanan
Kategori A berlaku bagi pekerja dengan status TK 0, TK 1, dan K 0. Kategori B mencakup TK 2, TK 3, K 1, serta K 2, sedangkan kategori C untuk status K 3.
Menurut Pemerintah Republik Indonesia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, pemotongan PPh 21 masa pajak selain masa pajak terakhir menggunakan tarif efektif bulanan. Sumber ini berupa peraturan pemerintah. (Sumber: Pemerintah Republik Indonesia)
Tarif progresif tahunan
Pada akhir tahun, penghasilan neto setahun dikurangi PTKP untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak. Tarifnya dimulai dari 5 persen untuk lapisan sampai Rp60 juta dan meningkat sesuai jumlah penghasilan kena pajak.
Perhitungan akhir tahun penting karena bonus, kenaikan gaji, atau perubahan status keluarga dapat mengubah jumlah pajak. Jika ada kelebihan atau kekurangan potongan, perusahaan akan menyesuaikannya pada gaji Desember.
Langkah Perhitungan PPh 21 Karyawan Tetap
Perhitungan PPh 21 dimulai dengan melihat total penghasilan bruto bulanan. Setelah itu, perusahaan menerapkan tarif efektif sesuai kategori PTKP pekerja. Metode ini berlaku untuk pemotongan rutin dari Januari sampai November.
Karyawan juga perlu memeriksa komponen yang tercantum dalam slip gaji. Kesalahan pada status PTKP atau nilai tunjangan dapat membuat potongan pajak tidak sesuai.
Berikut alur sederhana yang dapat digunakan untuk memahami perhitungan PPh 21.
- Jumlahkan gaji pokok dan seluruh tunjangan yang menjadi penghasilan bruto.
- Tentukan status PTKP, misalnya TK 0 atau K 1.
- Sesuaikan status tersebut dengan kategori TER A, B, atau C.
- Cari persentase TER berdasarkan jumlah penghasilan bruto bulanan.
- Kalikan penghasilan bruto dengan tarif TER untuk mengetahui PPh 21 bulanan.
Contoh hitung sederhana
Seorang karyawan berstatus TK 0 menerima gaji dan tunjangan total Rp10 juta per bulan. Status TK 0 masuk kategori A dan tarif efektif untuk bruto Rp10 juta adalah 2 persen.
PPh 21 yang dipotong pada bulan tersebut sebesar Rp200 ribu, yaitu Rp10 juta dikalikan 2 persen. Nilai ini dapat berubah bila pekerja menerima bonus atau penghasilannya meningkat.
Pengurang dalam penghitungan tahunan
Saat menghitung pajak tahunan, perusahaan dapat mengurangkan biaya jabatan sebesar 5 persen dari penghasilan bruto dengan batas maksimal Rp6 juta setahun. Iuran pensiun dan iuran jaminan hari tua yang dibayar pekerja juga dapat menjadi pengurang sesuai ketentuan.
Menurut Direktorat Jenderal Pajak dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 16 PJ Tahun 2016, biaya jabatan dibatasi paling tinggi Rp500 ribu sebulan atau Rp6 juta setahun. Sumber ini berupa peraturan resmi perpajakan. (Sumber: Direktorat Jenderal Pajak)
Cara Memeriksa Potongan PPh 21
Slip gaji dan bukti potong PPh 21 adalah dua dokumen yang perlu disimpan karyawan. Keduanya berguna saat melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT Tahunan. Pemeriksaan rutin juga membantu pekerja mengetahui bila ada data yang perlu diperbaiki.
Perusahaan wajib memberikan bukti potong kepada karyawan. Dokumen ini memuat identitas pekerja, total penghasilan, serta pajak yang telah dipotong selama satu tahun.
Perhitungan PPh 21 akan lebih mudah dipahami jika karyawan memastikan data pribadi dan komponen gajinya sudah benar sejak awal.
Periksa status PTKP
Pastikan status kawin dan jumlah tanggungan pada data perusahaan sudah sesuai kondisi terbaru. Perubahan status pernikahan atau kelahiran anak dapat memengaruhi PTKP yang digunakan.
Laporkan perubahan tersebut kepada bagian sumber daya manusia agar pemotongan pajak berikutnya dapat disesuaikan. Karyawan juga perlu menyiapkan dokumen pendukung bila diminta perusahaan.
Simpan bukti potong tahunan
Bukti potong biasanya diberikan setelah tahun pajak berakhir. Dokumen ini diperlukan saat mengisi SPT Tahunan melalui layanan pajak elektronik.
Jangan hanya melihat angka pajak akhir. Cocokkan pula nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, penghasilan bruto, dan total PPh 21 yang tercantum agar pelaporan pajak berjalan lancar.
