Peserta BPJS Kesehatan yang telat membayar iuran tidak lagi dikenai denda keterlambatan seperti aturan lama. Namun, tunggakan tetap membuat status kepesertaan tidak aktif sehingga layanan kesehatan tidak bisa digunakan sementara waktu.
Karena itu, peserta perlu memahami cara melunasi tunggakan dan mengaktifkan kembali kepesertaannya. Aturan ini terutama berlaku bagi peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah.
Apa Itu Denda BPJS dan Dasar Hukumnya
Denda BPJS dulu dikenal sebagai sanksi biaya tambahan bagi peserta yang memakai layanan rawat inap setelah melunasi tunggakan. Ketentuan tersebut sudah tidak berlaku sejak 1 Juli 2020. Saat ini, konsekuensi utama keterlambatan adalah penonaktifan status kepesertaan.
Peserta tetap perlu membayar iuran yang tertunggak agar jaminan kesehatannya aktif kembali. Jumlah tunggakan yang perlu dibayar dibatasi sesuai ketentuan pemerintah.
Aturan ini berlaku untuk menjaga pembayaran iuran tetap tertib tanpa menambah beban denda bagi peserta yang sedang mengalami kesulitan ekonomi.
Aturan Denda Keterlambatan Sudah Dihapus
Menurut Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, ketentuan denda pelayanan bagi peserta yang terlambat membayar iuran dihapus. Jadi, peserta tidak perlu membayar persentase denda saat menjalani rawat inap setelah melunasi tunggakan.
Meski begitu, penghapusan denda tidak berarti tunggakan ikut hilang. Peserta tetap wajib menyelesaikan iuran yang belum dibayar sebelum memakai kembali fasilitas BPJS Kesehatan.
Status Peserta Bisa Menjadi Tidak Aktif
Menurut Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, jaminan kesehatan peserta yang menunggak dihentikan sementara mulai tanggal satu pada bulan berikutnya. Status tersebut aktif kembali setelah peserta memenuhi kewajiban pembayaran sesuai aturan.
Penonaktifan ini dapat menghambat akses berobat dengan BPJS, terutama saat peserta membutuhkan layanan yang tidak bisa ditunda. Karena itu, cek status kepesertaan secara berkala melalui aplikasi Mobile JKN atau kanal resmi BPJS Kesehatan.
Jenis Sanksi Tunggakan BPJS Kesehatan
Denda BPJS memang sudah tidak berlaku, tetapi tunggakan tetap membawa dampak nyata. Dampak utamanya terkait akses layanan kesehatan dan kewajiban pelunasan iuran. Peserta juga perlu membedakan tunggakan dengan kenaikan kelas rawat yang memiliki aturan biaya tersendiri.
Bagi peserta mandiri, keterlambatan satu bulan saja dapat membuat kepesertaan tidak aktif pada bulan berikutnya. Kondisi ini berlaku pula untuk anggota keluarga yang terdaftar dalam satu kepesertaan.
Berikut beberapa konsekuensi yang perlu diperhatikan.
Layanan Kesehatan Tertunda
Peserta dengan status tidak aktif tidak dapat menggunakan kartu JKN untuk berobat di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rumah sakit rujukan. Peserta mungkin perlu membayar biaya layanan secara pribadi sampai statusnya kembali aktif.
Keadaan ini dapat merepotkan bila kebutuhan berobat muncul mendadak. Oleh sebab itu, jangan menunggu sakit untuk mengecek iuran.
Tunggakan Tetap Harus Dilunasi
Peserta yang ingin aktif kembali perlu membayar tunggakan paling banyak 24 bulan serta iuran pada bulan berjalan. Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024.
Jika tunggakan lebih dari 24 bulan, perhitungan pembayaran untuk aktivasi mengikuti batas maksimal tersebut. Namun, peserta tetap sebaiknya mengonfirmasi tagihan melalui kanal resmi agar nominalnya sesuai data kepesertaan.
Cara Menyelesaikan Tunggakan Tanpa Denda BPJS
Peserta tidak perlu mencari cara menghitung denda BPJS karena denda keterlambatan telah dihapus. Fokusnya adalah mengetahui nominal tunggakan, memilih metode pembayaran, lalu memastikan status aktif kembali. BPJS Kesehatan juga menyediakan skema cicilan bagi peserta yang memenuhi syarat.
Langkah ini dapat dilakukan melalui Mobile JKN, Care Center 165, kantor BPJS Kesehatan, atau mitra pembayaran resmi. Simpan bukti pembayaran sampai status kepesertaan berubah aktif.
Berikut pilihan yang dapat dilakukan peserta.
Bayar Iuran Sebelum Jatuh Tempo
Iuran BPJS Kesehatan dibayarkan paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Peserta dapat memakai pembayaran otomatis melalui rekening bank atau dompet digital agar tidak lupa.
Catat tanggal pembayaran dalam pengingat ponsel. Cara sederhana ini membantu menghindari penonaktifan kepesertaan pada bulan berikutnya.
Gunakan Program Rencana Pembayaran Bertahap
BPJS Kesehatan menyediakan Program Rencana Pembayaran Bertahap atau REHAB untuk peserta mandiri dengan tunggakan lebih dari tiga bulan hingga 24 bulan. Program ini memungkinkan peserta membayar tunggakan secara mencicil sesuai ketentuan.
Menurut BPJS Kesehatan dalam Panduan Layanan Program REHAB, peserta dapat memilih periode pembayaran bertahap maksimal 12 bulan. Pendaftaran dilakukan melalui aplikasi Mobile JKN.
Periksa Status Setelah Pembayaran
Setelah melunasi tagihan atau membayar cicilan sesuai syarat reaktivasi, cek kembali status peserta di Mobile JKN. Pastikan nama seluruh anggota keluarga yang terdaftar juga sudah aktif.
Jika status belum berubah, hubungi Care Center 165 atau kantor BPJS Kesehatan. Siapkan nomor kartu JKN dan bukti pembayaran untuk mempercepat pemeriksaan data.
Dampak Tunggakan bagi Kebutuhan Berobat
Tunggakan iuran dapat menjadi masalah ketika seseorang membutuhkan pemeriksaan, obat, atau tindakan rumah sakit secara mendadak. Peserta dengan status aktif dapat mengikuti alur layanan JKN sesuai prosedur rujukan. Peserta tidak aktif perlu menyelesaikan kewajiban pembayaran lebih dulu.
Perencanaan keuangan sederhana dapat membantu menjaga kepesertaan tetap aktif. Sisihkan biaya iuran sejak awal bulan bersama kebutuhan rutin lain, seperti listrik dan internet.
Denda BPJS sudah dihapus, tetapi membayar iuran tepat waktu tetap menjadi cara paling aman agar perlindungan kesehatan keluarga tidak terputus.
