Loading...
Jangkau Masyarakat Unbanked, Amartha Gunakan Tanda Tangan Digital
07 Jul 2023 • 4 min read
Ditulis oleh Unknown Author
JAKARTA- Amartha sebagai fintech peer to peer lending (p2p lending) yang fokus dalam memajukan pengusaha mikro perempuan di pedesaan bekerja sama dengan startup penyedia tanda tangan digital, PrivyID. Penggunaan tanda tangan digital ini untuk meminimalkan penggunaan kertas serta meningkatkan efisiensi dalam menjangkau masyarakat unbanked di pelosok daerah.
“Amartha menyambut baik penggunaan tanda tangan digital ini. Hal ini akan memudahkan kami dalam mengunakan tanda tangan digital terutama untuk masyarakat unbanked di daerah pelosok. Melalui kerja sama dengan PrivyID diharapkan dapat mempercepat proses dengan men-digitize semua dokumen,” kata Vice President Amartha, Aria Widyanto, di Jakarta, Kamis (6/12) siang.
Aria menjelaskan, pada 12 Desember 2018, Amartha telah menyalurkan pembiayaan modal usaha kepada lebih dari 166.000 pelaku usaha mikro perempuan di Indonesia. Dengan semakin bertambahnya para pelaku usaha mikro perempuan tangguh yang bergabung di Amartha, para agen lapangan harus bekerja cepat, akurat dan efisien. Karena itu, kerja sama ini akan membantu para petugas lapangan Amartha dalam menjangkau lebih banyak lagi masyarakat unbanked di desa.
“Amartha punya agen lapangan di 108 lokasi di daerah pelosok dengan rata-rata dua puluh ribu kontrak baru per bulan. Menggunakan tanda tangan digital PrivyID akan membantu kami mengurangi paper works, datanya juga masuk secara real-time dan akhirnya menaikkan efisiensi dan transparansi. Sehingga agen lapangan kami bisa fokus untuk mengedukasi warga. Kami juga ingin tanda tangan digital bisa mencegah maladministrasi dan penipuan” ujar Aria.
[caption id="attachment_3041" align="aligncenter"]
Vice President Amartha, Aria Widyanto saat diwawancarai oleh beberapa wartawan media nasional, Kamis (6/12) siang di Jakarta.[/caption]
Co-founder PrivyID, Guritno Adi Saputro mengatakan penggunaan tanda tangan digital selama ini terbukti bisa memangkas waktu pemrosesan dokumen dan mengurangi penggunaan kertas pada perusahaan fintech. Namun, ini merupakan tantangan yang baru bagi PrivyID. Pasalnya, mereka akan menjangkau masyarakat unbanked.
“Tantangannya yaitu penetrasi internet yang belum merata di daerah pelosok, tapi PrivyID menyambut semua tantangan demi menjangkau masyarakat unbanked. Kerjasama dengan Amartha ini mudah-mudahan menjadi contoh supaya para startup tidak hanya memikirkan orang-orang di kota besar saja,” kata Guritno.
Seperti diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung penggunaan tanda tangan digital dalam pengesahan perjanjian antara penyelenggara, pemberi, dan penerima pinjaman. OJK mewajibkan perusahaan fintech menggunakan tanda tangan digital lewat Pasal 41 Peraturan OJK No 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. “Saat ini, OJK mendukung fintech dalam menggunakan tanda tangan digital untuk membangun ekosistem fintech yang sehat makanya kita engage dengan PrivyID,” ucap Aria.
[caption id="attachment_3043" align="aligncenter"]
Vice President Amartha, Aria Widyanto berbicara mengenai kerja sama dengan PrivyID dalam penggunaan tanda tangan digital di Jakarta, Kamis (6/12) siang.[/caption]
World Bank Global Findex 2017 mencatat bahwa 51% dari populasi penduduk dewasa Indonesia tidak memiliki rekening bank, atau disebut juga sebagai unbanked. Masyarakat unbanked tidak memiliki akses untuk menjangkau produk perbankan karena tidak mampu memenuhi prasyarat kelayakan. Jumlah masyarakat unbanked yang mencapai 95 juta orang menempatkan Indonesia pada peringkat keempat sebagai negara dengan populasi masyarakat unbanked terbesar dunia setelah China, India dan Pakistan. Permasalahan masyarakat unbanked yang merupakan isu lama ini menjadi salah satu fokus utama bagi pelaku fintech peer-to-peer (P2P) lending.
Salah satu faktor tingginya jumlah masyarakat unbanked di Indonesia adalah lokasi daerah yang tidak terjangkau oleh bank atau lembaga keuangan. Di antara penduduk dewasa unbanked yang menyatakan bahwa jarak adalah penghalang utama dalam mendapatkan rekening, 69% atau 60 juta orang di antaranya memiliki telepon seluler sendiri. Hal ini dapat menjadi potensi bagi industri fintech P2P lending untuk bisa membantu masyarakat yang masih unbanked.
Vice President Amartha, Aria Widyanto saat diwawancarai oleh beberapa wartawan media nasional, Kamis (6/12) siang di Jakarta.[/caption]
Co-founder PrivyID, Guritno Adi Saputro mengatakan penggunaan tanda tangan digital selama ini terbukti bisa memangkas waktu pemrosesan dokumen dan mengurangi penggunaan kertas pada perusahaan fintech. Namun, ini merupakan tantangan yang baru bagi PrivyID. Pasalnya, mereka akan menjangkau masyarakat unbanked.
“Tantangannya yaitu penetrasi internet yang belum merata di daerah pelosok, tapi PrivyID menyambut semua tantangan demi menjangkau masyarakat unbanked. Kerjasama dengan Amartha ini mudah-mudahan menjadi contoh supaya para startup tidak hanya memikirkan orang-orang di kota besar saja,” kata Guritno.
Seperti diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung penggunaan tanda tangan digital dalam pengesahan perjanjian antara penyelenggara, pemberi, dan penerima pinjaman. OJK mewajibkan perusahaan fintech menggunakan tanda tangan digital lewat Pasal 41 Peraturan OJK No 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. “Saat ini, OJK mendukung fintech dalam menggunakan tanda tangan digital untuk membangun ekosistem fintech yang sehat makanya kita engage dengan PrivyID,” ucap Aria.
[caption id="attachment_3043" align="aligncenter"] Vice President Amartha, Aria Widyanto berbicara mengenai kerja sama dengan PrivyID dalam penggunaan tanda tangan digital di Jakarta, Kamis (6/12) siang.[/caption]
World Bank Global Findex 2017 mencatat bahwa 51% dari populasi penduduk dewasa Indonesia tidak memiliki rekening bank, atau disebut juga sebagai unbanked. Masyarakat unbanked tidak memiliki akses untuk menjangkau produk perbankan karena tidak mampu memenuhi prasyarat kelayakan. Jumlah masyarakat unbanked yang mencapai 95 juta orang menempatkan Indonesia pada peringkat keempat sebagai negara dengan populasi masyarakat unbanked terbesar dunia setelah China, India dan Pakistan. Permasalahan masyarakat unbanked yang merupakan isu lama ini menjadi salah satu fokus utama bagi pelaku fintech peer-to-peer (P2P) lending.
Salah satu faktor tingginya jumlah masyarakat unbanked di Indonesia adalah lokasi daerah yang tidak terjangkau oleh bank atau lembaga keuangan. Di antara penduduk dewasa unbanked yang menyatakan bahwa jarak adalah penghalang utama dalam mendapatkan rekening, 69% atau 60 juta orang di antaranya memiliki telepon seluler sendiri. Hal ini dapat menjadi potensi bagi industri fintech P2P lending untuk bisa membantu masyarakat yang masih unbanked. 
